Pajak produk konsumen Cina turun 50% lebih



Cina akan memotong pajak untuk barang konsumsi sampai lebih dari 50% untuk mendorong belanja konsumen.

Tingginya tarif untuk produk-produk impor selama ini membuat warga Cina memilih belanja ke luar negeri atau lewat agen.

Dengan menurunkan pajak, pemerintah Beijing berharap bisa menarik kembali belanja konsumen tersebut ke dalam negeri.

Cina tampaknya berupaya secara khusus untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri ketika pertumbuhan negara itu berada pada tingkat paling rendah sejak tahun 2009.

Kementrian Keuangan menyatakan pengurangan tarif ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang stabil serta mendorong reformasi struktural.

Mulai tanggal 1 Juni, tarif dari produk-produk pakaian bergaya Barat akan dikurangi menjadi 7-10% dari sebelumnya sebesar 14-23%.

Sementara pajak untuk sepatu olahraga dan sepatu berhak tinggi turun setengah menjadi 12% sedang pajak untuk produk perawatan kulit turun dari 5% ke 2%.

Bagaimanapun bukan hanya pajak impor saja yang sebenarnya mengangkat harga produk konsumen impor di Cina, karena pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak-pajak lain juga berperan.

Para pengamat memperkirakan konsumen di Cina menghabiskan sekitar 20% lebih banyak untuk produk-produk mewah dibanding konsumen Eropa.

Sumber : BBC Indonesia

Usaha Beromzet di Bawah Rp 300 Juta Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai


“Bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak Hanya memfokuskan pada UKM (usaha kecil dan menengah) saja. Direktorat Jenderal Pajak juga terus menggali potensi pajak dari berbagai lini yang layak, termasuk dari yang besar-besar,” kata Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,di Jakarta, Senin (13/2).

UKM yang dimaksud dalam kategori Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah usaha dengan skala omzet mulai dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun. Usulan potongan pajaknya sebesar 2 persen dari omzet. Rinciannya, 1 persen untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 persen untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara untuk usaha yang skala omzetnya di bawah Rp 300 juta, Dedi menambahkan, diusulkan untuk dikenai PPh sebesar 0,5 persen. Usaha dalam skala ini tidak dikenai PPN.

Usulan skema pajak tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Bentuk akhirnya nanti adalah peraturan presiden.

Akhir pekan lalu, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany menegaskan, prinsip keadilan menjadi salah satu dasar pengajuan usulan skema potongan pajak untuk usaha yang skala omzetnya mulai Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun.

Fuad menggambarkan, buruh pabrik dengan upah Rp 3 juta perbulan saja sudah dipotong bulanan untuk membayar PPh. Sementara pengusaha elektronik di Glodok, Jakarta, yang omzetnya mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah per bulan tidak membayar pajak.

Saat ditanya usaha untuk mendapatkan pajak dari pengusaha skala besar, Fuad mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tengah membahas nota kesepahaman di sektor pertambangan. Salah satu kemungkinan yang akan dibahas menyangkut penggunaan surveyor untuk mengecek data produksi pertambangan. Pertambangan adalah sektor yang dinilai masih besar potensi pajaknya.

Pemerintah, menurut Fuad, selama ini telah memiliki data produksi. Persoalannya, data tersebut berasal dari pihak pengusaha sehingga rawan dimanipulasi untuk kepentingan pengusaha yang bersangkutan.

Perlu “Surveyor”

Pengamat pajak dari Tax Center, Darussalam, menyatakan, selama ini terdapat persoalan pada kebenaran jumlah produksi dan harga produksi. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan surveyor untuk mendapatkan data akurat mengenai produk dan harga riil.

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan di Jakarta, menegaskan, “Kebijakan pengenaan pajak terhadap UKM belum final. Mudah-mudahan minggu ini hasilnya sudah mencapai titik final.”

Untuk usaha mikro, Syarifuddin mengharapkan, dibebaskan dari pengenaan pajak. Biarkanlah pelaku usaha mikro meningkatkan kekayaannya dahulu, barulah pada titik tertentu dipungut pajak.

Pada dasarnya, menurut Syarifuddin, pemerintah memberikan perhatian pendapatan negara dari pajak karena 90-95 persen pembangunan dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

“Saya sendiri belum mendengar potensi UKM yang bisa ditariki pajak. Saya perhatian pada pelaku usaha mikro. Omzetnya saja kecil, seperti pedagang bakso, paling rata-rata hanya Rp 150.000-Rp 200.000 per hari,” ujar Syarifuddin

Masyarakat dapat Bantu Ditjen Pajak Mewujudkan Clean Government melalui Kring Pajak 500200


44DSC00412

Sejak 8 Januari 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengoperasikan Contact Center yang menjalankan fungsi sebagai Pusat Layanan Informasi dan Pusat Pengaduan Pajak dan diberi nama Kring Pajak. Kring Pajak dapat dihubungi oleh masyarakat umum melalui saluran telepon dengan nomor 500200. Kring Pajak dioperasikan sebagai salah satu sarana bagi DJP dan dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan DJP.

Sebagai Pusat Layanan Informasi, Kring Pajak berfungsi untuk memberikan layanan informasi, konsultasi perpajakan umum, dan konsultasi aplikasi perpajakan elektronik. Layanan diberikan oleh petugas yang telah diberikan pelatihan yang intensif sehingga memiliki kemampuan komunikasi dan pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan dan aplikasi perpajakan elektronik. Hingga kini, Kring Pajak 500200 memiliki 83 pegawai yang cakap dan kompeten.

Keberadaan Kring Pajak telah membantu masyarakat memperoleh informasi perpajakan secara cepat, mudah, murah dan akurat serta tidak terbatas waktu dan tempat. Masyarakat dapat menghubungi Kring Pajak melalui saluran telepon di mana pun dan kapan pun dari seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat, petugas Kring Pajak didukung dan dilengkapi dengan aplikasi Tax Knowledge Base (TKB) yang selalu up‑to‑date dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan. Aplikasi TKB adalah sumber informasi bagi para petugas layanan (agent) dalam melayani permintaan informasi maupun menjawab pertanyaan di bidang perpajakan.

Di samping berfungsi sebagai Pusat Layanan Informasi, Kring Pajak juga berfungsi sebagai Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center), yaitu menerima dan mengelola pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang mendukung prinsip-prinsip good governance.

Jenis aduan yang ditangani mencakup kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran kode etik, multitafsir atas aturan perpajakan, serta layanan dan sarana pelayanan yang tidak memenuhi standar. Untuk mendukung penanganan atas jenis kasus yang beragam, saluran penyampaian aduan yang disediakan juga beragam, mulai dari surat, faksimile, e-mail, telepon, hingga walk-in (pengaduan on-site).

Untuk menjamin kualitas layanan, standard operating procedure (SOP) Kring Pajak memastikan bahwa seluruh pengaduan yang diterima oleh petugas layanan direkam dalam Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). SIPP ini terus disempurnakan untuk menjamin mutu layanan di mana kasus aduan dapat dilacak perkembangan dan informasi pendukungnya sehingga seluruh bukti/data yang diterima untuk diproses lebih lanjut dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kerahasiaan pelapor juga dijamin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengembangan Kring 500200 diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun DJP yang lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab. Misi lain yang diemban oleh unit ini adalah mendukung layanan publik yang berkualitas, serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik DJP.

Prestasi dalam industri Contact Center

Pada tahun 2011, Kring Pajak telah meraih prestasi yang membanggakan pada kompetisi-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Kompetisi-kompetisi tersebut diselenggarakan baik oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) maupun Contact Center World (CCW) yang diikuti oleh contact center dari berbagai latar belakang industri. ICCA dan CCW sendiri merupakan organisasi profesi resmi dalam bidang contact center di Indonesia dan di dunia.

Penghargaan yang berhasil diraih oleh Kring Pajak di tingkat nasional pada tahun 2011 yakni:

Juara 1 (Platinum) untuk kategori The Best Quality Assurance below 100 seats
Juara 3 (Silver) untuk kategori The Best Quality Assurance below 100 seats
Juara 2 (Gold) untuk kategori The Best Back Office Operational below 100 seats
Juara 2 (Gold) untuk kategori The Best Agent Operasional below 100 seats
Juara 3 (Silver) untuk kategori The Best Agent Operasional below 100 seats
Juara 4 (Bronze) untuk kategori The Best Supervisor below 100 seats
Juara 4 (Bronze) untuk kategori The Best Contact Center Got Talent.

Sedangkan untuk tingkat Asia Pasifik dan dunia, penghargaan yang berhasil diraih oleh Kring Pajak pada tahun 2011 adalah:

Juara 1 (Gold Medal/Top Ranking Performance in Contact Center World/ Contact Center Best Practice) untuk kategori Direct Response Campaigne pada tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia.
Juara 1 (Gold Medal/Top Ranking Performance in Contact Center World/ Contact Center Best Practice) untuk kategori Direct Response Campaigne pada kompetisi tingkat dunia (final di Las Vegas, Amerika Serikat)
Juara 4 (Outbound Telemarketer pada tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia.
Juara 4 untuk kategori Supervisor tingkat regional Asia Pasifik di Gold Coast Australia.

Pencapaian prestasi yang diraih di tahun 2011 itu melebihi pencapaian prestasi tahun 2010. Hal itu tampaknya tak terlepas dari komitmen Kring Pajak 500200 untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus, tuntas dan berkualitas.

sumber: www.pajak.go.id

Lebih Dari 52,7% Wajib Pajak Laporkan SPT


61pajak1

JAKARTA. Aparat pajak sedikit bisa berlega hati. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun ini tidak melorot. Dari jumlah pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan oleh wajib pajak (WP) meningkat jika dibandingkan dengan pelaporan SPT pada tahun lalu.

Rasa optimistis aparat pajak ini berdasarkan catatan kantor pajak, hingga Sabtu (31/12). Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dedi Rudaedi mengatakan, berdasarkan data yang diterima Ditjen Pajak, realisasi kepatuhan penyerahan SPT sudah melebihi realisasi tahun lalu yakni sebesar 52,74% dari seluruh wajib pajak terdaftar.

Dedi bilang, tahun ini Ditjen Pajak berharap wajib pajak yang menyampaikan SPT bisa mencapai 62,5% dari seluruh WP terdaftar pada 2012. Sekarang ini, sudah sekitar 22 juta WP terdaftar. “Data yang diterima sampai Minggu sudah melebihi 52,74%. Mudah-mudahan target tercapai,” kata Dedi, Ahad (1/4).

Memang angka kepatuhan wajib pajak ini masih tergolong rendah. Berdasarkan hitung-hitungan Ditjen Pajak, rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun lalu, hanya sebesar 52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta WP dari 17,69 WP terdaftar.

Jika dirinci lagi, kepatuhan penyampaian SPT WP Badan hanya 32,72% dari 1,5 juta WP badan yang terdaftar. Sementara untuk WP perorangan, tingkat kepatuhannya 54,72% dai 16,10 juta WP perorangan yang terdaftar.

Dedi menjelaskan, tahun ini Ditjen Pajak memang memberikan beberapa kemudahan bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT seperti penyebaran drop box yang lebih banyak di kawasan strategis.

Peletakan drop box tersebut diyakini telah berhasil mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). “Sejak Februari lalu, kami sudah meletakkan drop box di pusat keramaian maupun drop box yang mobile, jadi tidak banyak lagi masyarakat yang mengantre di KPP,” jelasnya.

Dedi mengatakan, adanya e-Filling atau program penyampaian SPT secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP) juga telah membantu mengurangi beban Ditjen Pajak dalam pengawasan SPT.

Sekadar tahu, tahun ini kantor pajak mendapatkan tugas untuk mengutip penerimaan negara sebesar Rp 1.016,2 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2012).

Guna mencapai target ini, aparat pajak melanjutkan program sensus pajak yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Selain itu, kantor pajak memfokuskan kepatuhan dari wajib pajak badan, terutama perusahaan pertambangan perkebunan maupun pengusaha ritel dan usaha kecil menengah.

Sebab, kantor pajak menduga sektor usaha ini belum jujur dalam melaporkan kegiatan usaha mereka.

Sumber : Harian Kontan